DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. 3 BAB I KETENTUAN UMUM permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup; c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah dalammelaksanakan kerja sama antar-Desa. 14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desadan bersifat mengatur. 15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desayang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat. 16. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak RPJMDes- Desa Catur. PERATURAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA. Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) - Pokja AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Menimbang Mengingat. PDF) MODEL PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA DI BANTUL YOGYAKARTA KementerianKeuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa terbaru dalam Permenkeu bernomor 190/PMK.07/2021. Lampiran Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa berisi tentang Alokasi Dana Desa per Desa pada tahun 2022. Artinya pada tahun 2022 Desa masih mendapatkan Dana Desa yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Desa dan lain-lain sesuai aturan yang LatarBelakang. Pertimbangan dalam PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa adalah untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang SekretarisDesa bersama LPM b. Kepala Desa bersama LPM c. Kepala Desa bersama BPD d. Sekretaris Desa bersama BPD 26. Masa jabatan Kepala Desa selama : a. 5 Tahun b. 4 Tahun c. 7 Tahun d. 6 Tahun 27. Masa Jabatan Perangkat Desa : a. Setinggi - tingginya 58 Tahun b. Setinggi - tingginya 55 Tahun c. Setinggi - tingginya 57 Tahun d. KumpulanUU Desa. Kamis, 04 Mei 2017, 10:15:03 WIB - 128964 View. Share. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturaran Desa tentang Pengelolaan Aset Desa; b. bahwa sebagaimana di maksud pada huru a,maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa. Mengingat: 1. Perdes Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Jika perdes yang menjadi pedoman tersebut lazimnya terkait perencanaan, anggaran, tata ruang dan organanisasi pemerintah desa, maka peraturan bersama Kepala Desa Tahun 2014 Tentang Desa mewajibkan substansi peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Tujuannya Pasal4 (1) Pelaksanaan PHBS di Lingkungan Rumah Tangga di Desa Kedungjaran meliputi : a. Persalinan dengan Tenaga Kesehatan. b. Pemberian ASI Eksklusif. c. Menimbang Balita secara Teratur. d. Penggunaan Air Bersih untuk keperluan Rumah Tangga. e. Cuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun. f. Pengelolaan Air Minum dan Makan secari baik dan Sehat. g. xJMJ.